ZONA INTEGRITAS

Berita

Peristiwa

Showbiz

Ad Placement

Foto

Video

Rabu, 30 September 2026

Peringati HUT ke-81 TNI, Wadan Kodaeral IX Pimpin Ziarah di TMP Kapahaha Tantui

Peringati HUT ke-81 TNI, Wadan Kodaeral IX Pimpin Ziarah di TMP Kapahaha Tantui

TNI AL-Kodaeral IX, Ambon (30/9/2026). Wakil Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Wadan Kodaeral) IX, Laksamana Pertama TNI Dr. Muhammad Risahdi, memimpin Upacara Ziarah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2026 di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kapahaha, Tantui, Kota Ambon, Maluku, Rabu (30/9/2026).

Upacara ziarah tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI di wilayah Maluku yang mengusung tema “TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.”

Bertindak selaku Inspektur Upacara, Wadan Kodaeral IX memimpin penghormatan kepada arwah para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kegiatan diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan dan mengheningkan cipta, dilanjutkan peletakan karangan bunga di tugu TMP Kapahaha sebagai simbol penghormatan dan penghargaan atas jasa serta pengorbanan para pahlawan.

Rangkaian upacara kemudian diakhiri dengan penghormatan terakhir kepada arwah para pahlawan, foto bersama, serta tabur bunga di pusara para pahlawan oleh para peserta ziarah.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kasdam XV/Pattimura Brigjen TNI Wawan Pujiatmoko, Danrem 151/Binaiya Brigjen TNI Raffles Manurung, Danrindam XV/Pattimura Brigjen TNI Irfan Amir, Danguspurla III Laksma TNI Andri Kristianto, Danlanud Pattimura Kolonel Pnb. Adhi Safarul Akbar, Kasatpol PP Maluku Dr. Muhammad Malawat, Karo Rena Polda Maluku Kombes Pol. Sachroni Anwar, Asintel Kejati Maluku Diky Oktavia, serta para pejabat utama dan satuan kerja TNI-Polri dan instansi pemerintah lainnya.

Pasukan upacara terdiri atas gabungan pejabat utama TNI-Polri, gabungan perwira menengah dan perwira pertama tiga matra TNI, Batalyon Infanteri 733/Masariku, prajurit Kodaeral IX, Lanud Pattimura, ASN gabungan, serta anggota Dharma Pertiwi.

Bagi TNI, ziarah ke makam pahlawan tidak sekadar menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari besar nasional. Kegiatan ini merupakan momentum untuk mengenang kembali sejarah perjuangan bangsa sekaligus meneguhkan kesadaran bahwa kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia tidak diperoleh dengan mudah, melainkan melalui pengorbanan jiwa, raga, dan keteguhan para pendahulu bangsa.

"Nilai-nilai keberanian, patriotisme, rela berkorban, persatuan, dan kecintaan terhadap tanah air yang diwariskan para pahlawan menjadi pesan penting yang perlu terus diteruskan kepada generasi penerus," terang Wadan Kodaeral lX usai pelaksanaan Ziarah.

Menurutnya, melalui kegiatan ziarah, generasi muda diharapkan tidak hanya mengenal nama dan sejarah para pahlawan, tetapi juga memahami nilai perjuangan yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap disiplin, tanggung jawab, persatuan, serta pengabdian kepada bangsa dan negara.

Bagi prajurit TNI lanjutnya, penghormatan kepada para pahlawan sekaligus menjadi pengingat akan jati diri dan tugas pengabdian. Semangat perjuangan para pendahulu diharapkan terus menjadi sumber motivasi untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI serta senantiasa hadir bersama rakyat.

Momentum HUT ke-81 TNI ini diharapkan semakin memperkuat semangat kebersamaan, soliditas, dan sinergi TNI-Polri bersama pemerintah daerah serta seluruh komponen bangsa dalam menjaga persatuan dan membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. (@Dispen Kodaeral IX).

Taruna AAL Tingkat III Angkatan 73 Ikuti Workshop Hukum Laut Internasional

Taruna AAL Tingkat III Angkatan 73 Ikuti Workshop Hukum Laut Internasional

Surabaya, 30 September 2026

Dalam rangka meningkatkan wawasan hukum laut yang tajam serta memperkuat profesionalisme penegakan kedaulatan hukum laut, Akademi Angkatan Laut (AAL) menggelar Workshop Hukum Laut Internasional (HLI) yang dibuka oleh Kepala Departemen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Kadepiptek) AAL Kolonel (KH) Dr. Muhamat Saikhu, S.Ag., M.A.P. dengan pemateri Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Dr. Nilam Andalia Kurniasari, S.H., LL.M. bertempat di Gedung Salahutu Komplek Candrasa, Bumimoro Surabaya, Rabu (30/9).

Kegiatan yang diikuti oleh Taruna AAL Tingkat III Angkatan 73 ini menjadi forum strategis untuk memperdalam pemahaman terhadap sistem peradilan, norma hukum yang berlaku, serta konsekuensi dari setiap pelanggaran yang bertentangan dengan hukum laut. Melalui pendekatan edukatif, dialogis, dan berbasis studi, peserta diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai penegakan hukum di laut dalam setiap pelaksanaan tugas menjaga kedaulatan perairan Indonesia.

Sasaran dari dilaksanakannya Workshop ini adalah terwujudnya calon perwira dan pengawal kedaulatan laut yang cakap dalam hal taktis dan operasional alutsista dan memiliki wawasan hukum yang tajam. Setiap mengambil tindakan, keputusan dan penegakan hukum diatas kapal perang di wilayah peraiaran yuridiksi nasional berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum laut nasional maupun hukum laut internasional.

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto melalui Unit PPA Tekankan Pentingnya Deteksi Dini Bullying

POLRES PASAMAN BARAT | Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pasaman Barat melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) terus memperkuat langkah pencegahan terhadap bullying dan kekerasan yang menyasar anak-anak. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi sekaligus pelatihan kepada lingkungan sekolah di SD Islam Terpadu Cahaya Makkah, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, Selasa, 29 September 2026.

Kegiatan yang dilaksanakan Kanit PPA Satreskrim Polres Pasaman Barat Ipda Admi Pandowita itu diarahkan untuk memberikan pemahaman sejak dini kepada lingkungan pendidikan mengenai berbagai bentuk bullying, kekerasan terhadap anak, serta langkah yang dapat dilakukan apabila muncul ancaman maupun tindakan kekerasan.
Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.I.K., M.H. melalui Kasat Reskrim Iptu A. Agung Ngurah Santa Subrata, S.Tr.K. menyampaikan bahwa edukasi menjadi bagian penting dalam membangun sistem pencegahan terhadap kekerasan anak, terutama karena anak membutuhkan perlindungan dari lingkungan terdekatnya.

Menurut Kasat Reskrim, pencegahan tidak cukup hanya dilakukan setelah sebuah perkara terjadi. Kesadaran mengenai bentuk-bentuk kekerasan, keberanian melapor, serta kemampuan mengenali tanda-tanda terjadinya bullying perlu dibangun sejak anak berada di lingkungan pendidikan.

Dalam sosialisasi tersebut, Unit PPA Satreskrim Polres Pasaman Barat memberikan pemaparan mengenai perkara kekerasan terhadap anak di bawah umur sekaligus menjelaskan sejumlah faktor yang dapat menjadi pemicu terjadinya bullying di kalangan pelajar.
Materi juga diarahkan untuk membuka pemahaman bahwa bullying bukan sekadar persoalan candaan antarsiswa. Tindakan yang dilakukan berulang dan menimbulkan tekanan atau dampak terhadap anak perlu mendapat perhatian serius dari lingkungan sekolah maupun keluarga.

Selain membahas pencegahan bullying, personel Unit PPA turut memberikan penjelasan mengenai tata cara melaporkan apabila terjadi ancaman kekerasan seksual terhadap anak. Pemahaman tersebut diharapkan membuat pihak sekolah mengetahui langkah yang harus ditempuh ketika menemukan atau menerima informasi mengenai dugaan kekerasan.

Kasat Reskrim menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Guru, orang tua dan lingkungan pendidikan memiliki posisi penting dalam melakukan pengawasan sekaligus memberikan bimbingan kepada anak, baik ketika berada di sekolah maupun setelah kembali ke rumah.

Peran majelis guru juga menjadi perhatian dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Pengawasan diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan bullying, baik yang dilakukan antarsiswa maupun kemungkinan kekerasan dalam relasi antara pengajar dan siswa.

Di sisi lain, keluarga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mata rantai perlindungan anak. Komunikasi antara orang tua dan anak dapat membantu membuka ruang bagi anak untuk menyampaikan persoalan yang dialaminya, termasuk ketika menghadapi tekanan, ancaman atau tindakan yang membuatnya merasa tidak aman.

Langkah edukatif yang dilakukan Unit PPA Satreskrim Polres Pasaman Barat tersebut mendapat respons positif dari pihak SD Islam Terpadu Cahaya Makkah. Kegiatan dihadiri Ketua Yayasan beserta jajaran, Ketua Unit TK, SD dan SMP, para ustaz dan ustazah serta majelis guru Cahaya Makkah.

Melalui kegiatan tersebut, Satreskrim Polres Pasaman Barat menegaskan pentingnya membangun kepedulian bersama terhadap keselamatan anak. Pencegahan bullying dan kekerasan bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan kepedulian sekolah, keluarga dan seluruh lingkungan masyarakat agar anak dapat tumbuh serta belajar dalam suasana yang aman.

TIM RMO

Selasa, 29 September 2026

Ayong Pertanyakan Objek Eksekusi Tanah 20x60 Meter, PN Disebut Belum Tahu Lokasinya

PALANGKA RAYA — Polemik terkait rencana eksekusi tanah kembali menjadi sorotan. Seorang warga bernama Ayong mempertanyakan objek tanah berukuran 20 x 60 meter yang disebut akan dieksekusi.

Ayong mengaku hingga kini belum mendapatkan kejelasan mengenai tanah 20 x 60 meter yang dimaksud dalam proses eksekusi tersebut sebenarnya berada di lokasi mana.

Menurut Ayong, persoalan tersebut menjadi semakin membingungkan karena dirinya menyebut pihak Pengadilan Negeri (PN) juga belum dapat menunjukkan secara pasti objek tanah yang akan dieksekusi.
“Yang saya pertanyakan, tanah 20 x 60 meter yang mau dieksekusi itu sebenarnya yang mana dan lokasinya di mana. Objeknya harus jelas,” ujar Ayong.

Persoalan tersebut bermula ketika Ayong, yang menjalankan usaha rental alat berat, diminta oleh seseorang bernama Tikil, yang disebut sebagai pemilik tanah, untuk melakukan pekerjaan pembersihan lahan.

Namun, setelah pekerjaan dilakukan, Tikil disebut tidak mampu membayar jasa pembersihan tanah tersebut.

Sebagai bentuk penyelesaian, Tikil kemudian sepakat menghibahkan tanah kepada Ayong sebagai pengganti pembayaran jasa pembersihan lahan.

Ayong menegaskan bahwa kesepakatan tersebut bukan sekadar pembicaraan lisan. Menurutnya, kesepakatan hibah tersebut dituangkan secara hitam di atas putih.

Atas dasar dokumen tertulis tersebut, Ayong kemudian menganggap tanah yang diberikan Tikil telah menjadi haknya.

Namun, belakangan Ayong justru dibuat heran setelah mengetahui tanah yang menurutnya telah dihibahkan tersebut masuk dalam perkara dan digugat oleh Wawan Permadi Bungai.

Ayong pun mempertanyakan bagaimana tanah yang telah diperolehnya berdasarkan kesepakatan tertulis dengan Tikil dapat masuk dalam perkara hingga kemudian muncul persoalan eksekusi.

Lebih jauh, Ayong menyebut adanya dugaan bahwa gugatan yang diajukan Wawan Permadi Bungai tersebut dilakukan atas permintaan seseorang bernama Mina Depung.

Namun, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian dari pihak-pihak yang disebutkan.

Bagi Ayong, persoalan paling mendasar saat ini adalah kejelasan objek eksekusi.

Ia mempertanyakan bagaimana eksekusi terhadap tanah berukuran 20 x 60 meter dapat dilakukan apabila lokasi, batas-batas, serta identitas tanah tersebut belum dapat ditunjukkan secara pasti.

Ayong meminta agar sebelum eksekusi dilakukan, objek tanah terlebih dahulu dipastikan dan dicocokkan dengan dokumen perkara, putusan pengadilan, serta kondisi fisik di lapangan.

“Kalau memang tanah 20 x 60 meter itu yang mau dieksekusi, saya ingin tahu tanah yang mana. Tunjukkan lokasinya, batas-batasnya dan dasar dokumennya. Jangan sampai objeknya tidak jelas,” tegas Ayong.

Ayong juga menegaskan dirinya memiliki dokumen hitam di atas putih sebagai dasar kesepakatan dengan Tikil. Ia meminta agar dokumen tersebut turut diperiksa dalam proses penyelesaian persoalan tanah tersebut.

Menurut Ayong, kejelasan objek sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan eksekusi maupun kerugian terhadap pihak yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PN, Wawan Permadi Bungai, Tikil, dan Mina Depung masih perlu dimintai konfirmasi untuk memperoleh penjelasan serta hak jawab secara berimbang.

TIM

Minggu, 27 September 2026

Padang Pariaman Sabet Dua Penghargaan Digitalisasi Keuangan Daerah di ETPD Partnership Gathering 2026

Padang Pariaman Sabet Dua Penghargaan Digitalisasi Keuangan Daerah di ETPD Partnership Gathering 2026

PADANG PARIAMAN, LIPUTAN7.ID — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kembali mencatatkan capaian membanggakan dalam transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Pada acara ETPD Partnership Gathering 2026 yang diselenggarakan Bank Nagari di Hotel Mercure Padang, Jumat malam (25/9/2026), Padang Pariaman berhasil meraih dua penghargaan sekaligus atas kinerja dan komitmennya mendorong digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Dua penghargaan yang diterima yaitu Terbaik 1 Kabupaten Teraktif dalam Pengembangan Digitalisasi Daerah Tahun 2026 dan Terbaik 2 Optimalisasi Dana Pemerintah Daerah pada CASA Bank Nagari Tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan dan diterima langsung oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman, M. Fadhly, di Ballroom Hotel Mercure Padang.

ETPD Partnership Gathering 2026 menjadi forum strategis yang memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, Bank Indonesia, dunia perbankan, serta para pemangku kepentingan dalam mempercepat elektronifikasi transaksi dan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan ini dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Deputi Bank Indonesia, Direktur Utama Bank Nagari, OJK, jajaran Kepala Cabang Bank Nagari se-Indonesia, Direktur IPDN Sumatera Barat, serta para Sekretaris Daerah se-Sumatera Barat.

Dalam paparannya sebagai pembicara utama, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Agus Fatoni, menekankan pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk sektor pajak dan retribusi. Penguatan fiskal serta digitalisasi, ujarnya, memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, perbankan, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam ekosistem tersebut, Bank Indonesia berperan mendorong pengembangan transaksi digital, sementara Bank Nagari menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyediakan kanal pembayaran serta mendukung implementasi sistem digital yang terintegrasi.

Bupati Padang Pariaman menyampaikan apresiasi tinggi atas capaian yang diraih BPKD beserta seluruh jajaran yang terus melakukan pembenahan dan inovasi di tengah keterbatasan fiskal daerah.

“Selamat atas upaya BPKD Padang Pariaman bersama tim yang terus melakukan perbaikan di tengah keterbatasan fiskal. Saya berterima kasih atas kerja keras membangun digitalisasi. Ini program unggulan kita dan harus terus ditingkatkan,” ujar Bupati.

Penghargaan tersebut, menurut Bupati, menjadi bukti nyata bahwa langkah pemerintah daerah membangun sistem keuangan digital mulai membuahkan hasil.

Bagi Padang Pariaman, digitalisasi bukan sekadar soal teknologi pembayaran, melainkan bagian dari upaya menyempurnakan tata kelola pemerintahan, meningkatkan efisiensi, memperkuat transparansi, serta memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala BPKD Padang Pariaman, M. Fadhly, menjelaskan capaian ini merupakan bagian dari proses panjang transformasi transaksi pemerintah daerah dari sistem tunai menuju non-tunai, berkembang menjadi pembayaran digital yang terintegrasi.

“Sejak Januari 2026, kami terus mengembangkan inovasi layanan tanpa tatap muka. Digitalisasi adalah solusi yang tepat, dan BPKD menyiapkan kanal pembayaran digital yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” jelasnya.

Berbagai inovasi telah dihadirkan, antara lain PARIS VAN QRIS, e-PAD, LAMAN BPKD, PAMER, SIMOLI, hingga GASPOL PBB. Pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pemanfaatan QRIS dan Virtual Account terus diperluas; saat ini sekitar 600 kolektor PBB telah menggunakan pembayaran melalui QRIS. Hal ini menunjukkan digitalisasi telah menyentuh langsung pelayanan di lapangan.

Sementara melalui e-PAD, BPKD mengembangkan digitalisasi yang tidak hanya mencakup pembayaran, melainkan pengelolaan data pendapatan, pencatatan, hingga pemantauan. Sistem ini diarahkan untuk membangun pengelolaan pendapatan daerah yang lebih terukur, akuntabel, dan terintegrasi.

M. Fadhly menegaskan dua penghargaan ini bukanlah titik akhir, melainkan apresiasi atas proses transformasi yang masih terus diperbaiki. “Masih ada sistem yang harus disempurnakan, layanan yang harus disederhanakan, dan masyarakat yang harus terus kita dekatkan dengan akses digital,” ungkapnya.

Ia menambahkan ukuran keberhasilan digitalisasi bukan semata-mata banyaknya aplikasi atau kanal pembayaran. “Ukurannya adalah ketika teknologi benar-benar membuat pemerintah bekerja lebih baik dan masyarakat merasakan layanan yang lebih mudah,” tegas M. Fadhly.

Capaian ini sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk terus memperluas ekosistem transaksi digital, meningkatkan kualitas data, serta menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang semakin efektif, transparan, dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat.(*)

KODAERAL X, PERKUAT SILATURAHMI DAN TOLERANSI DI KOTA JAYAPURA

KODAERAL X, PERKUAT SILATURAHMI DAN TOLERANSI DI KOTA JAYAPURA

Jayapura, 26 September 2026 — Komandan Kodaeral X yang diwakili Paban Komsos Ster Kodaeral X Letkol Laut (KH) Andi Roni, S.Ag., menghadiri Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 H/2026 yang diselenggarakan oleh BPD Kerukunan Keluarga Maros (KKM) Kota Jayapura, bertempat di Ballroom Hotel Grand Tabi, Jl. Kelapa Dua No. 18, Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (26/9/2026).

Kegiatan yang dipimpin Ketua BPD KKM Kota Jayapura H. Kumar, S.Ag., S.H., M.H., tersebut dihadiri sekitar 200 tamu undangan yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, serta pengurus dan warga Kerukunan Keluarga Maros di Kota Jayapura.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi momentum untuk mengenang dan meneladani akhlak serta kepemimpinan Rasulullah SAW, sekaligus mempererat silaturahmi dan kebersamaan warga perantauan asal Maros dan Sulawesi Selatan yang berada di Kota Jayapura.

Dalam sambutannya, Ketua BPD KKM Kota Jayapura menyampaikan bahwa kegiatan Maulid Nabi telah dilaksanakan untuk keenam kalinya, meskipun usia organisasi di Jayapura baru akan memasuki lima tahun pada November mendatang.

Ia mengajak seluruh warga KKM agar tidak sekadar menjadikan peringatan Maulid Nabi sebagai kegiatan seremonial tahunan, tetapi menjadikannya sebagai sarana untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW, membangun toleransi, memperkuat semangat gotong royong, serta menjaga nama baik Maros melalui perilaku yang santun dan penuh kepedulian selama berada di tanah perantauan.

Sementara itu, di tempat terpisah, Komandan Kodaeral X menyampaikan bahwa kehadiran Kodaeral X dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan merupakan bagian dari upaya mempererat komunikasi serta membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh komponen masyarakat di wilayah Papua.

Menurutnya, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak hanya memiliki makna keagamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat persaudaraan, toleransi, dan kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat Kota Jayapura.

Kehadiran Kodaeral X pada kegiatan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen TNI Angkatan Laut untuk terus membangun komunikasi sosial dan kemitraan dengan masyarakat serta mendukung terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis di wilayah Papua.

Sabtu, 26 September 2026

Kasat Lantas Polres Solok IPTU Akbar Kharisma Tanjung Kawal Penutupan Jalan Baru Kayu Aro Pascagalodo

Kasat Lantas Polres Solok IPTU Akbar Kharisma Tanjung Kawal Penutupan Jalan Baru Kayu Aro Pascagalodo

Jalan Baru Kayu Aro Ditutup Sementara, IPTU Akbar Kharisma Tanjung Pastikan Keselamatan Pengendara

Pascagalodo, Kasat Lantas Polres Solok IPTU Akbar Kharisma Tanjung Atur Arus Kendaraan

Material Lumpur Tutupi Jalan Baru Kayu Aro, IPTU Akbar Kharisma Tanjung Turun Langsung

Alat Berat Masih Bekerja, Kasat Lantas Polres Solok IPTU Akbar Kharisma Tanjung Kawal Jalur Warga

Jalur Baru Kayu Aro Ditutup, IPTU Akbar Kharisma Tanjung Imbau Pengendara Pilih Jalur Alternatif

Keselamatan Jadi Prioritas, Kasat Lantas Polres Solok IPTU Akbar Kharisma Tanjung Kawal Lokasi Bencana

Jalan Baru Kayu Aro Belum Bisa Dilalui, IPTU Akbar Kharisma Tanjung Pastikan Pengaturan Arus

Di Tengah Penanganan Pascagalodo, IPTU Akbar Kharisma Tanjung Jaga Kelancaran Lalu Lintas

Akses Jalan Baru Kayu Aro Ditutup, Kasat Lantas Polres Solok IPTU Akbar Kharisma Tanjung Bergerak

Jalan Baru Kayu Aro Ditutup Sementara, Satlantas Polres Solok Kawal Arus Pascagalodo

SATLANTAS POLRES SOLOK | Jalan Baru Kayu Aro untuk sementara ditutup akibat kondisi badan jalan yang masih dipenuhi material tanah dan lumpur pascagalodo. Aktivitas alat berat masih berlangsung di lokasi untuk melakukan pembersihan dan membuka kembali akses kendaraan. Kondisi tersebut membuat pengendara belum dapat melintas secara normal sehingga jajaran Satlantas Polres Solok turun langsung melakukan pengaturan sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kondisi jalur dan akses yang dapat digunakan.

Penutupan dilakukan sebagai langkah keselamatan selama proses penanganan berlangsung. Material bencana yang masih berada di badan jalan, ditambah aktivitas alat berat, membuat kawasan tersebut belum memungkinkan dilalui kendaraan secara bebas. Petugas juga mengantisipasi terjadinya kepadatan maupun risiko kecelakaan akibat pengendara yang memaksakan diri memasuki lokasi pekerjaan.

Kasat Lantas Polres Solok IPTU Akbar Kharisma Tanjung, S.H., M.H. bersama personel berada di lapangan untuk mengatur arus serta mengarahkan pengguna jalan. Masyarakat diminta mematuhi petunjuk petugas dan tidak menerobos ruas yang masih ditutup. Pengendara dari arah Kota Padang menuju Kota Solok dapat menggunakan jalur lama di depan Kantor Bupati Solok selama akses Jalan Baru Kayu Aro belum kembali normal.

Kondisi jalan pascabencana membutuhkan pengawasan karena situasi dapat berubah mengikuti proses pembersihan. Pergerakan alat berat, material lumpur dan tanah, serta kendaraan masyarakat harus diatur agar tidak saling mengganggu. Kehadiran personel Satlantas menjadi bagian penting dalam memastikan proses penanganan berjalan aman sekaligus membantu masyarakat mendapatkan informasi langsung mengenai kondisi akses.

Kapolres Solok AKBP Rini Anggraini melalui jajaran terkait terus memberikan perhatian terhadap penanganan dampak bencana dan pelayanan kepada masyarakat. Pengamanan tidak hanya menyangkut arus kendaraan, tetapi juga memastikan masyarakat yang membutuhkan akses perjalanan tetap memperoleh jalur yang memungkinkan digunakan dengan memperhatikan faktor keselamatan.

Personel Satlantas Polres Solok terlihat melakukan pengaturan di sejumlah titik, membantu pengguna jalan memahami perubahan arus serta mengantisipasi kendaraan memasuki kawasan yang masih dalam proses pembersihan. Langkah tersebut diperlukan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di sekitar lokasi penutupan dan pekerjaan alat berat.

Masyarakat yang hendak melintas diminta bersabar serta mengikuti perkembangan informasi dari petugas di lapangan. Pengendara juga diingatkan untuk tidak mengambil keputusan sendiri dengan menerobos jalur yang telah ditutup karena kondisi permukaan jalan dan aktivitas penanganan dapat membahayakan keselamatan. Jalur alternatif menjadi pilihan selama akses utama belum dinyatakan aman untuk dilalui.

Satlantas Polres Solok terus mengawal kondisi lalu lintas di kawasan terdampak sambil menunggu proses pembersihan selesai. Kehadiran IPTU Akbar Kharisma Tanjung bersama personel menjadi bagian dari pelayanan kepolisian dalam menjaga keamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat. Polri untuk masyarakat diwujudkan melalui pengaturan langsung di lapangan, pemberian informasi kepada pengguna jalan serta pengutamaan keselamatan selama proses pemulihan pascagalodo berlangsung.

Katim RMO Group | Wyndoee


Ad Placement

Intermezzo

Travel

Teknologi