Padang Pariaman Sabet Dua Penghargaan Digitalisasi Keuangan Daerah di ETPD Partnership Gathering 2026
PADANG PARIAMAN, LIPUTAN7.ID — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kembali mencatatkan capaian membanggakan dalam transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Pada acara ETPD Partnership Gathering 2026 yang diselenggarakan Bank Nagari di Hotel Mercure Padang, Jumat malam (25/9/2026), Padang Pariaman berhasil meraih dua penghargaan sekaligus atas kinerja dan komitmennya mendorong digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Dua penghargaan yang diterima yaitu Terbaik 1 Kabupaten Teraktif dalam Pengembangan Digitalisasi Daerah Tahun 2026 dan Terbaik 2 Optimalisasi Dana Pemerintah Daerah pada CASA Bank Nagari Tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan dan diterima langsung oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman, M. Fadhly, di Ballroom Hotel Mercure Padang.
ETPD Partnership Gathering 2026 menjadi forum strategis yang memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, Bank Indonesia, dunia perbankan, serta para pemangku kepentingan dalam mempercepat elektronifikasi transaksi dan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.
Kegiatan ini dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Deputi Bank Indonesia, Direktur Utama Bank Nagari, OJK, jajaran Kepala Cabang Bank Nagari se-Indonesia, Direktur IPDN Sumatera Barat, serta para Sekretaris Daerah se-Sumatera Barat.
Dalam paparannya sebagai pembicara utama, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Agus Fatoni, menekankan pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk sektor pajak dan retribusi. Penguatan fiskal serta digitalisasi, ujarnya, memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, perbankan, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan.
Dalam ekosistem tersebut, Bank Indonesia berperan mendorong pengembangan transaksi digital, sementara Bank Nagari menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyediakan kanal pembayaran serta mendukung implementasi sistem digital yang terintegrasi.
Bupati Padang Pariaman menyampaikan apresiasi tinggi atas capaian yang diraih BPKD beserta seluruh jajaran yang terus melakukan pembenahan dan inovasi di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Selamat atas upaya BPKD Padang Pariaman bersama tim yang terus melakukan perbaikan di tengah keterbatasan fiskal. Saya berterima kasih atas kerja keras membangun digitalisasi. Ini program unggulan kita dan harus terus ditingkatkan,” ujar Bupati.
Penghargaan tersebut, menurut Bupati, menjadi bukti nyata bahwa langkah pemerintah daerah membangun sistem keuangan digital mulai membuahkan hasil.
Bagi Padang Pariaman, digitalisasi bukan sekadar soal teknologi pembayaran, melainkan bagian dari upaya menyempurnakan tata kelola pemerintahan, meningkatkan efisiensi, memperkuat transparansi, serta memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala BPKD Padang Pariaman, M. Fadhly, menjelaskan capaian ini merupakan bagian dari proses panjang transformasi transaksi pemerintah daerah dari sistem tunai menuju non-tunai, berkembang menjadi pembayaran digital yang terintegrasi.
“Sejak Januari 2026, kami terus mengembangkan inovasi layanan tanpa tatap muka. Digitalisasi adalah solusi yang tepat, dan BPKD menyiapkan kanal pembayaran digital yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” jelasnya.
Berbagai inovasi telah dihadirkan, antara lain PARIS VAN QRIS, e-PAD, LAMAN BPKD, PAMER, SIMOLI, hingga GASPOL PBB. Pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pemanfaatan QRIS dan Virtual Account terus diperluas; saat ini sekitar 600 kolektor PBB telah menggunakan pembayaran melalui QRIS. Hal ini menunjukkan digitalisasi telah menyentuh langsung pelayanan di lapangan.
Sementara melalui e-PAD, BPKD mengembangkan digitalisasi yang tidak hanya mencakup pembayaran, melainkan pengelolaan data pendapatan, pencatatan, hingga pemantauan. Sistem ini diarahkan untuk membangun pengelolaan pendapatan daerah yang lebih terukur, akuntabel, dan terintegrasi.
M. Fadhly menegaskan dua penghargaan ini bukanlah titik akhir, melainkan apresiasi atas proses transformasi yang masih terus diperbaiki. “Masih ada sistem yang harus disempurnakan, layanan yang harus disederhanakan, dan masyarakat yang harus terus kita dekatkan dengan akses digital,” ungkapnya.
Ia menambahkan ukuran keberhasilan digitalisasi bukan semata-mata banyaknya aplikasi atau kanal pembayaran. “Ukurannya adalah ketika teknologi benar-benar membuat pemerintah bekerja lebih baik dan masyarakat merasakan layanan yang lebih mudah,” tegas M. Fadhly.
Capaian ini sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk terus memperluas ekosistem transaksi digital, meningkatkan kualitas data, serta menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang semakin efektif, transparan, dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat.(*)
